Nganjuk, PING– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Katalog Versi 6 di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Kamis (20/3/2025). Kegiatan ini diadakan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5.

Bimtek ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Fasilitator Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Ardi Kasmono, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nganjuk Samsul Huda, serta perwakilan Kantor Cabang Bank Jatim Nganjuk.

Dalam sambutannya, Sekda Nur Solekan menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus segera menyesuaikan pengadaan barang/jasa menggunakan Katalog Versi 6 sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024. Ia juga mengingatkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan hingga pembayaran harus menjadi perhatian utama.

“Ini menjadi salah satu titik perhatian dari KPK, bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi indikator penilaian untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK,” ujar Nur Solekan. Ia berharap dengan adanya Katalog Versi 6, nilai MCP KPK Kabupaten Nganjuk dapat meningkat, dari sebelumnya 90 menjadi minimal 95 pada tahun 2025.

Sementara itu, Fasilitator PBJP, Ardi Kasmono, menjelaskan bahwa Katalog Versi 6 menawarkan berbagai kemudahan, termasuk sistem pembayaran dalam satu platform untuk UP maupun LS. Selain itu, sistem ini telah terintegrasi secara end-to-end dengan aplikasi SAKTI dan SIPD, sehingga mempermudah akses, pemantauan, serta pengukuran transaksi dalam satu dashboard.

“Dokumen pendukung juga lebih seragam, karena sistem dapat mengenerate template yang sama untuk seluruh instansi,” tambah Ardi.

Dengan integrasi ini, diharapkan proses pengadaan semakin cepat, efisien, serta meminimalisir risiko kesalahan manusia.

Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami dan menerapkan sistem pengadaan berbasis Katalog Versi 6 demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.