Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nganjuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi dan Balita Gizi Buruk oleh Kader (G&G) untuk tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat upaya kesehatan masyarakat, khususnya dalam mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), serta stunting.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk, Jln. Yos Sudarso, Payaman, Kecamatan Nganjuk, Jumat (20/12/2024). Hadir Tim Pengegrak PKK Kabupaten Nganjuk, Kader PKK Kecamatan, PKK Desa dan Kader Gentasibu. Turut hadir 20 Kepala Puskesmas serta 20 Ahli Gizi Puskesmas se Kabupaten Nganjuk. Dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Kepala Dinkes Nganjuk, Hendriyanto, mengatakan program kesehatan juga merupakan salah satu program pokok PKK. Yakni mempunyai program strategis menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting. “Ini merupakan prioritas pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024,” katanya,

Selanjutnya, Dokter berkacamata ini menyebut, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Nganjuk masih terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2023, AKI dan AKB Nganjuk masuk 10 besar di Jawa Timur. “Ini adalah PR kita semua, terutama peran dari ibu-ibu kader ini yang sangat besar sekali. Pun saya juga mengucapkan terimakasih sekali atas peran ibu selama ini,” tuturnya.

Perkembangan AKI dan AKB di Nganjuk

Sementara untuk prevalensi stunting di tahun 2023, tambah Dokter Hendriyanto, hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI), menyatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia menurun menjadi 21,5 persen.

“Sementara untuk wilayah Kabupaten Nganjuk prevalensi stunting berdasarkan SKI sebesar 17, 1 persen. Angka ini masih jauh dari target nasional yaitu 14 persen di tahun 2024,” ungkapnya.

Kemudian, untuk masalah gizi buruk di Nganjuk, lanjutnya, tahun 2023 tercatat sebesar 0.69 persen, atau sebanyak 375 balita, angka ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 670 balita yang mempunyai status balita gizi buruk.

“Pada Tahun 2022 hasil dari Survei Status Gizi Indonesia menyatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia menurun hingga 21, 6 persen,” tambahnya.

Upaya penurunan angka AKI, AKB dan stunting ini, beber Hendriyanto, tidak semata-mata program sektor kesehatan saja. Karena, perlu diketahui bersama penyebabnya adalah multi dimensi dan multi faktorial. Cara menyikapinya pun berbeda, ada intervensi sensitiv dan intervensi spesifik.

“Untuk intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan yang tidak kalah pentingnya adalah intervensi sensitif, dilakukan oleh pemangku kepentingan. Kader PKK adalah sebagai ujung tombak  yang dekat dengan keluarga mejadi tumpuhan pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan masyarakat dalam mendukung penurunan kematian ibu dan anak,” urainya.

Sehingga pada tahun 2024, sampai dengan hari ini, diakui Hendriyanto angka AKB dan AKI menurun. Angka kematian ibu, 9 orang, kematian bayi 123 bayi, dan gizi buruk 0,55 persen dengan jumlah 320 anak balita.

“Menyebabkan posisi Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur pada saat ini masuk menjadi peringkat ke 20 untuk AKI dan 12 AKD. Ini semua peran serta dari panjenengan semua,” imbuhnya.

Upaya Pemkab Nganjuk untuk turunkan AKI, AKB dan Stunting di Nganjuk

Terakhir, sebelum menutub sambutanya, Hendriyanto, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan tiga imbauan penting demi keberhasilan program ini:

1. Penguatan Peran PKK dan Kader Posyandu

Kepala Dinkes mengajak seluruh Ketua Penggerak PKK di tingkat kecamatan hingga desa beserta para kadernya untuk terus membantu pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dalam meningkatkan fungsi Posyandu melalui Integrasi Layanan Primer (ILB). Selain itu, pemantauan wilayah setempat melalui PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) juga diharapkan dapat semakin optimal. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga visi mewujudkan masyarakat Nganjuk yang lebih sehat dan sejahtera dapat tercapai.

2. Komitmen Pelayanan di Fasilitas Kesehatan

Kepala Dinkes berharap agar tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) semakin solid dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang sabar, ikhlas, dan sesuai dengan aturan serta SOP yang berlaku demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.

3. Kerjasama Lintas Sektor

Kepala Dinkes juga mengimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bahu-membahu mendukung program-program nasional, khususnya yang terkait dengan penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting di Kabupaten Nganjuk. Sinergi lintas sektor diharapkan menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat.